Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19
20 Juli 2020
Sampai saat ini, sudah kurang lebih 2-3 bulan pemerintah memberi anjuran untuk di rumah saja. Kegiatan belajar di sekolah berubah menjadi belajar di rumah. Menurut kalender pendidikan, ajaran baru 2020/2021 akan segera berlangsung sekitar bulan Juli.
Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan tidak mengubah kalender akademik pendidikan pada masa pandemi Covid-19 ini. Sehingga, tahun ajaran baru 2020/2021 akan tetap dimulai pada pertengahan Juli 2020. Sedangkan pembukaan kembali belajar mengajar di sekolah menunggu kondisi aman dari dampak Covid-19 sesuai dengan keputusan Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.
Apabila terjadi penundaan atau pemunduran tahun ajaran baru, akan menambah masalah lainnya seperti penyesuaian dengan pendidikan tinggi dan juga menambah biaya, terutama bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Karena itu, Kemendikbud memutuskan sekolah dibuka pada pertengahan Juli sesuai kalender pendidikan, dengan tetap mengacu protokol Kesehatan. Akan tetapi bila pada pertengahan Juli masih tidak memungkinkan karena pandemi Covid-19 ini dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih diberlakukan, maka pembelajaran jarak jauh seperti yang telah dilakukan akan tetap dilanjutkan.
”Sekolah dibuka kembali paling cepat pertengahan Juli 2020, tetapi harus dilihat kondisi pandemi Covid-19 ini. Kami hanya menyiapkan syarat dan prosedur. Terkait kondisi kesehatan dan keamanan terkait pandemi ini, itu ada di Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemdikbud Hamid Muhammad.
Skenario kedua, kata Hamid, pembukaan sekolah dilakukan secara parsial sesuai dengan kondisi tiap-tiap daerah. Jika suatu daerah sudah dinyatakan aman dari Covid-19, sekolah bisa dibuka kembali meski di daerah lain belum aman. Namun, harus ada kepastian yang didukung data bahwa daerah tersebut betul-betul aman dari Covid-19, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Sedangkan daerah yang belum aman tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing.
Hamid mengakui, pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan sejak pertengah Maret 2020 masih jauh dari sempurna, tetapi itu satu-satunya jalan agar pendidikan tetap berlanjut pada masa pandemi ini. Karena itu, jika PSBB diperpanjang, perlu ada strategi khusus agar pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung lebih efektif, terutama bagi siswa baru.
”Untuk siswa baru, harus ada pertemuan awal untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, mengingat siswa dan guru belum saling kenal. Pertemuan awal ini tidak harus satu kelas bersama-sama, tetapi bisa bergantian dengan mengacu protokol kesehatan. Memang harus ada ekstra usaha dari sekolah dan guru,” kata Hamid.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi secara daring antara Kemdikbud dan dinas pendidikan provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Ansyar Sutiadi mengatakan, Sulteng belum siap jika sekolah dibuka pada pertengahan Juli. Pembukaan sekolah secara parsial pun belum bisa. ”Di Sulteng justru sedang meningkat kasusnya (Covid-19),” katanya.
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Gorontalo pun mengusulkan pembukaan kembali sekolah mengacu kondisi kasus Covid-19. Jika pembelajaran jarak jauh dilanjutkan, pemerintah harus memastikan jaringan internet menjangkau seluruh daerah dan ada pelatihan bagi para guru agar pembelajaran jarak jauh bisa lebih efektif.
Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Minhajul Ngabidin mengatakan, guru membutuhkan panduan untuk menyiapkan pembelajaran jarak jauh. ”Kami sudah membuat (panduan), saat ini sedang finishing. Perlu ada pendampingan pada guru supaya guru tidak sendirian dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh ini,” katanya.
Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, kata Hamid, memang baru 18 persen atau sekitar 40.000 dari total 220.000 sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran daring secara efektif. Sedangkan 8.000 sekolah yang belum ada akses listrik dan 40.000 sekolah yang belum ada akses internet belum dapat melaksanakan pembelajaran daring.
”Karena itu dibantu lewat TVRI, RRI, kami juga sedang menyiapkan program belajar di radio lokal dan radio komunitas. Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan ini karena urusan pendidikan ini sebenarnya urusan pemerintah daerah, kami (Kemdikbud) memfasilitasi,” ucap Hamid.
